Tuntut Perbaikan Kesejahteraan
TIMIKA-Untuk pertama kalinya, Rabu (18/4) kemarin PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, didemo 6000-an karyawannya yang tergabung dalam Tongoi Papua (TP) melalui DPRD Mimika. Mereka menuntut adanya peningkatan kesejahteraan.
Demo damai yang berlangsung beberapa jam ini, jelas akan menjadi catatan sejarah bagi Freeport. Pasalnya selama ini, kalau terjadi demo menentang Freeport adalah dari kalangan masyarakat atau mahasiswa, namun kali ini datang dari karyawannya sendiri.
Tuntutan para demonstran yang dikoordinir Tongoi Papua itu, tertuang dalam lima butir Resolusi Tongoi Papua hasil Musyawarah Besar dan Rapat Kerja I 7--9 November 2006 lalu, di Gedung Multi Purpose, Kuala Kencana. Selain itu juga ada 7 tuntutan lainnya (Lihat Grafis).
Sebenarnya, karyawan PTFI ini merencanakan demo sejak beberapa hari lalu. Namun baru kelar Rabu kemarin. Dari pantauan Radar Timika (Grup Cenderawasih Pos), sejak Rabu dini hari, sebagian sudah berkumpul di Gedung Multi Purpose di Kuala Kencana. Sebagian datang dengan jalan kaki dari Tembagapura karena terbatasnya fasilitas angkutan.
Sekitar pukul 10.00 WIT, ribuan karyawan tersebut mengendarai sedikitnya 27 truk, lima bus, puluhan sepeda motor dan belasan kendaraan roda empat (Mobil biasa) dari Kuala Kencana menuju Kantor DPRD Mimika. Sebagian diantaranya melakukan aksi long march, sehingga ruas Jalan Cenderawasih dari Timika-Kuala Kencana macet total.
Seluruh kendaraan pengangkut demonstran berhenti di pertigaan Jl Cenderawasih dan Jl Budi Utomo. Mereka kemudian jalan kaki menuju kantor DPRD Mimika yang jaraknya kurang lebih 400 meter. Mereka berjalan cukup tertib dengan pengawalan ketat aparat kepolisian Resort Mimika.
Sebagian besar karyawan datang mengenakan rompi, helm, sepatu safety, serta ID Card untuk menunjukkan identitas mereka. Orang luar dilarang masuk barisan pendemo. Di sepanjang jalan, mereka bernyanyi dan menari. Mereka membawa sejumlah spanduk dan pamplet bertuliskan tuntutan.
Terhitung tiga spanduk berukuran besar dan puluhan pamflet dibawa pendemo. Diantara spanduk ada yang bertuliskan; "Kalau bukan sekarang kapan lagi (if now more when)" "Kalau bukan saya siapa lagi (if not me more who)" 'Demo damai Tongoi Papua menuntut perubahan manajemen privatisasi dan kontraktor". Dan sebuah spanduk lainnya "Peningkatan kesejahteraan karyawan/pekerja PTFI Privatisasi kontraktor".
Massa tiba di kantor dewan sekitar pukul 10.45 WIT. Merela diterima Ketua DPRD Drs Yoseph Yopi Kilangin, Wakil Ketua I Stefanus Rahangiar, S.Sos, Wakil Ketua II Pdt. Paulus Pakage serta para anggota dewan.
Demo ini mengundang perhatian Kapolda Papua Irjen Pol. Tommy Jacobus. Sehingga, saat demo terjadi Kapolda sudah berada di Timika, pada hal sebelumnya berada di Jayapura. Kehadiran Kapolda yang didampingi Kapolres Mimika AKBP Godhelp Mansnembra turut memantau pengamanan. Jumlah personil polisi yang mengamankan demo mencapai 1.200 orang.
Kapolda Papua Irjen Pol Tommy Yakobus yang ditemui Radar Timika di Pos Keamanan DPRD kemarin, mengatakan, sedikitnya ada dua kompi polisi dan Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan aksi demo tersebut. Sedangkan dua kompi lagi on call di Kuala Kencana dan siap diturunkan saat dibutuhkan.
Silas Natkime yang dipercaya mewakili demonstran dalam orasinya, menegaskan, aksi demo kemarin merupakan ungkapan kekesalan karyawan karena perusahaan dinilai tidak menanggapi resolusi yang telah disampaikan. "Sehari ini kami tidak bekerja. Kami akan kembali bekerja setelah tuntutan kami terpenuhi," ujar Silas.
Ketua Tongoi Papua, Frans Pigome dalam orasinya mengatakan semua aspirasi mereka selama ini sudah disampaikan kepada manajemen PTFI, namun belum mendapat jawaban seperti yang mereka harapkan. Bahkan, kata Frans, pihak Tongoi Papua yang hendak meminta jawaban melalui teleconference atas aspirasi mereka dari Chairman of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and President Commissioner James R. Moffet, sampai kemarin belum dipenuhi.
"Sehingga kami datang ini sebagai anak dari bapak-bapak DPRD, dan kepada siapa lagi kami sebagai anak mengadu, selain kepada bapak. Kalau berhubungan dengan manajemen (PTFI), sudah malas, sebab tidak memuaskan. Sehingga kalau masalah ini mau selesai, maka Moffat (James Moffat) harus hadir," ujarnya.
Menanggapi aspirasi pendemo, Ketua DPRD Yoseph Yopi Kilangin, mengatakan, aksi tersebut sesuatu yang luar biasa. DPRD dengan tangan dan hati terbuka bersedia menerima aspirasi para karyawan Freeport. Yopi juga menyatakan kebanggaannya sebab aksi tersebut berlangsung aman dan lancar.
"Hari ini kami mau ada jawaban. Kami semua turut bertanggung jawab supaya PT Freeport Indonesia tetap beroperasi. Makanya, masalah ini harus diselesaikan. Saya sangat sesalkan kenapa saudara-saudara saya harus berjalan kaki dari Mile 68 ke Timika. Apakah perusahaan tidak punya kendaraan? Saya berterima kasih untuk Pak Kapolda dan Kapolres yang telah menjaga keamanan," papar Yopi di hadapan pendemo di halaman gedung DPRD Mimika.
Selanjutnya, Yopi Kilangin meminta beberapa utusan demonstran untuk berdialog dengan anggota dewan dan unsur pimpinan PTFI di ruang sidang dewan.
Ketua Tongoi Papua di PTFI, Frans Pigome yang diwawancarai terpisah oleh Radar Timika di Kantor DPRD Mimika kemarin, menegaskan, pihaknya mendapat izin untuk melakukan aksi demo selama tiga hari.
"Kalau hari ini tidak ada putusan, kami masih punya tiga hari lagi untuk berdemo. Tuntutan kami hanya satu, lima butir resolusi harus dipenuhi. Kami minta Richard Adkerson (Chief Executive Officer and a director of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) dan James R Moffett (Chairman of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and President Commissioner) harus hadir di Timika," tukasnya.
Menurut Frans Pigome, jumlah karyawan yang melakukan aksi kemarin sebelumnya direncanakan 4.000 hingga 6.000 orang. Rencana awal, aksi demonstrasi dilakukan 16 April 2007, namun diundur hingga 18 April karena Tongoi Papua masih memberi kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan negoisasi selama dua hari.
"Sampai kemarin malam (Selasa, 17/4) kami negoisasi dengan perusahaan, tapi ternyata tidak ada kesepakatan. Kami tentu menginginkan operasi PTFI berjalan lancar dan tidak ada masalah di kemudian hari," kata Frans.
PERTEMUAN DEADLOCK
Sementara itu rencana pertemuan antara manajemen PT Freeport Indonesia (FI) dengan Tongoi Papua (TP) yang difasilitasi 22 anggota DPRD Mimika untuk menyikapi tuntutan dalam demo damai kemarin, berakhir deadlock.
Pertemuan yang berlangsung sejak pukul 12.30 siang itu berakhir pukul 18.30 WIT. Hingga pukul 18.30 WIT, sekitar 4000 demonstran baru beranjak dari halaman DPRD Mimika menuju ke Kuala Kencana diangkut 30 truk dan 4 bus.
Salah satu yang membuat pertemuan deadlock karena Presiden Direktur PTFI Armando Mahler tidak hadir untuk mengambil kebijakan terkait 7 tuntutan kepada manajemen PTFI yang dinilai banyak mendiskriminasi karyawan level bawah.
Petang kemarin, disepakti pertemuan akan dilanjutkan hari ini (Kamis, 19/4) di Office Building (O
I PTFI di Kuala Kencana. Pihak DPRD tadi malam akan menyurati Presdir PTFI Armando Mahler untuk hadir.
Disepakati juga, agenda pertemuan akan membahas petisi dari TP mulai tuntutan kenaikan gaji, pembentukan departemen urusan Papua, serta pergantian pejabat di PTFI.
Salah satu poin kesepakatan yang ditandatangani VP PTFI August Kafiar mewakili manajemen dan Ketua Umum Tongoi Papua Frans Pigome disaksikan pimpinan sidang DPRD Stefanus Rahangiar, Yoseph Yopi Kilangin dan Paulus Pakage, yakni menyepakati masalah keamanan termasuk karyawan yang melakukan demo merupakan tanggungjawab Polres Mimika.
Dalam pertemuan kemarin, VP PTFI August Kafiar hadir didampingi sejumlah pejabat PTFI, antara lain; JB Hersubeno, Erika, Sinta Sirait, Klementoni, Mindo Pangaribuan, Johny Lingga, Syahrial Boesy dan M. R. Saragih. Namun mereka tidak dapat mengambil keputusan atas tuntutan demonstran.
August Kafiar yang sempat mengatakan Presdir PTFI Armando Mahler kemarin di Tembagapura, juga menjelaskan bahwa pihaknya bukan pengambil keputusan. Menurutnya, keputusan manajemen PTFI bersifat kolektif. Namun aspirasi yang masuk akan ditindaklanjuti kepada pimpinan tertinggi PTFI.
Ketua Umum TP, Frans Pigome bersama Silas Natkime, Penina Karma, Alberth Nebore, Thomas Karubaba, Betty Juliana Ibo, David Beanal dan Irianto Inuri dalam pertemuan, menekan agar Presdir PTFI Armando Mahler dihadirkan. Menurut mereka, bila Armando Mahler berhalangan maka sebaiknya dihadirkan Richard Adkerson (Chief Executive Officer and a director of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.) dan James R Moffett (Chairman of Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. and President Commissioner) dari New Orleans, Amerika Serikat (USA).
Untuk menjawab tuntutan dan resolusi TP, pertemuan sempat diskors sejak pukul 14.30 hingga 15.20 WIT. Manajemen PTFI melakukan pertemuan di salah satu ruangan DPRD Mimika. Setelah skorsing dicabut, perwakilan PTFI Sinta Sirait menyampaikan penjelasan dan jawaban bahwa PTFI menyanggupi dan menyetujui untuk mengkaji dan mempertimbangkan poin-poin tertentu sesuai aturan Perjanjian Kerja Bersama (PK
perusahaan. Namun hal itu mendapat sorotan dan tidak diterima TP.
Sejumlah anggota DPRD, mulai Anastasia Tekege, Ivodius Yeuyanan, Leinus Kogoya, Karel Gijangge, Markus Samaran, Mus Pigai, Pdt. Abdiel Tinal, Theresia Nokoro serta Achmad Goesra, mengingatkan manajemen PTFI untuk lebih serius menyikapi persoalan tersebut.
Anggota DPRD Mimika kemarin sempat geram ketika mengetahui persoalan tersebut telah ditindaklanjuti MRP dan DPRP bahkan sudah dibentuk Panitia Khusus DPRP. Anggota DPRD Mimika mempertanyakan mengapa masalah di Timika tidak ditindaklanjuti ke dewan setempat. "Jangan anggap remeh dengan anggota DPRD Mimika. Operasional PTFI dalam pantauan DPRD Mimika," tandas Anastasia Tekege.
Suasana sempat tegang ketika Ketua TP Frans Pigome menanggapi pernyataan Sekretaris DPC SPSI, Agus Sogogrei yang menjelaskan SPSI sedang mengkaji PKB di Jakarta bersama manajemen PTFI tapi terhenti karena karyawan demo.(fan/sas/ eng/krg)
TUJUH TUNTAN TONGOI PAPUA
1.Meminta manajemen FCX dan PTFI mengganti Armando Mahler dan beberapa personal manajemen PTFI sesuai hasil Mubes dan Raker Tongoi Papua tanggal 7 - 9 November 2006.
2.Segera menjawab hasil Mubes yang diserahkan kepada manajemen PTFI tanggal 15 Februari 2007 di Tembagapura.
3.Meminta manajemen FCX di USA dan PTFI memperhatikan dan menjawab peningkatan kesejahteraan karyawan tanpa melalui perundingan dengan organisasi apapun kecuali TP.
4.Manajemen FCX juga diminta segera menghapus beberapa perusahaan privatisasi dan dikembalikan dibawah satu manajemen PTFI.
5.MRP, DPRP, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Mimika, segera memberi dukungan dan perlindungan resmi terhadap semua karyawan PTFI, privatisasi dan kontraktor, agar tidak diberi peringatan atau diberhentikan atau di-PHK akibat berunjuk rasa.
6.MRP dan DPRP segera merubah dan mengusulkan serta menetapkan kantor pusat PTFI agar mutlak di Papua, sehingga eksistensi perusahaan sesuai semangat Otsus dan memberi manfaat kesejahteraan yang terbaik bagi masyarakat Papua umumnya dan karyawan perusahaan khususnya. Termasuk pembentukan organisasi buruh lokal yang berdiri diatas prinsip dasar Otsus.
7.Apabila tuntutan tersebut tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti melalui kesepakatan tertulis, maka aksi unjuk rasa secara total akan dilanjutkan dari Grasberg sampai Portsite.(*)